Pusat Rehabilitasi YAKKUM didirikan pada tanggal 16 November 1982 dengan nama Proyek Rehabilitasi Bethesda atas prakarsa dari Colin McLennan dari Selandia Baru. Proyek ini didirikan untuk menolong penyandang disabilitas fisik yang ada di Indonesia dengan dukungan dana dari Persekutuan Gereja Presbyterian & Methodist di Selandia Baru.
Pendirian lembaga ini atas persetujuan Sidang Dewan Gereja Indonesia di Tomohan Sulawesi Utara. Pada awalnya, lembaga ini bernama Proyek Rehabilitasi Bethesda yang kemudian diampu langsung implementasinya oleh Rumah Sakit Bethesda. Dengan bantuan dana dari EZE pada tahun 1987 lembaga ini berhasil membangun gedung di Jl. Kaliurang Km.13,5, Besi, Yogyakarta diatas tanah seluas 9000 meter persegi. Dan pada tahun 1991 berganti nama dari Proyek Rehabilitasi Bethesda menjadi Pusat Rehabilitasi YAKKUM.
Program yang dikembangkan pada periode 1982-1994 lebih banyak membantu anak dan remaja penyandang disabiltas fisik agar mereka dapat mandiri secara fisik dan ekonomi. Pada waktu itu, kegiatan yang dilakukan masih sebatas rehabilitasi fisik dengan operasi, pelayanan klinik, fisioterapi, pendidikan, pemberian alat bantu dan kursus ketrampilan.
Pada periode 1996-2004 mulai ada perkembangan program okupasi terapi dan psikososial, sebagai bentuk jawaban terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Kemudian pada tahun 2007, selain masih mengimplementasikan program yang sudah ada, Pusat Rehabilitasi YAKKUM juga mulai banyak terjun ke program Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM). Program RBM ini lebih banyak dilakukan langsung di masyarakat sebagai bentuk edukasi terhadap masyarakat untuk dapat menciptakan rehabilitasi mandiri yang bersumberdaya masyarakat. Sejalan dengan program tersebut, Pusat Rehabiliatsi YAKKUM juga membangun sebuah program livelihood untuk penyandnag disabilitas sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan ekonomi penyandang disabilitas.
Pada tahun 2011, Pusat Rehabilitas YAKKUM juga mulai mengembangkan Program Pengurangan Resiko Bencana Inklusif. Program ini merupakan program edukasi kepada masyarakat serta penyandang disabilitas di dalamnya dalam mengurangi resiko bencana sekaligus sebagai ranah advokasi penyandang disabilitas untuk bisa ikut memiliki peran di dalam masyarakat. Kesemua perkembangan yang terjadi tersebut tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari pihak pemerintah, non-pemerintah serta masyarakat sendiri.
Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2024 yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2024 kemarin menjadi hal yang sangat dinanti oleh banyak lapisan masyarakat, tidak terkecuali kawan-kawan difabel untuk dapat menggunakan hak politiknya. Pada hakekatnya, kawan-kawan difabel memiliki kedudukan yang sama terkait hukum dan hak asasi manusia seperti halnya dengan warga negara Indonesia lainnya, termasuk hak politik. Untuk itu, mereka juga memperoleh kesempatan yang sama untuk dapat memberikan suara dalam PEMILU 2024.
Pemenuhan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia di Indonesia membutuhkan strategi yang harus dikelola secara matang dan didorong dengan baik, mulai dari tingkat lokal hingga di tingkat nasional. Tentunya dalam mewujudkan capaian tersebut, perlu untuk membangun komitmen bersama dengan berkaca kepada capaian, permasalahan serta tantangan, dan juga peluang yang ada. Tentu saja, hal ini perlu dilakukan supaya kebijakan yang dibuat sungguh berpihak kepada program pemenuhan alat bantu. Terlebih, pemenuhan alat bantu ini menjadi tanggung jawab bersama dan bersifat lintas sektoral supaya kesesuaian, keterjangkauan, dan kualitas alat bantu tersebut dapat terjaga dengan baik.
Mengorganisir kelompok usaha yang terdiri dari sedikit unsur tentu tidak menyulitkan asal setiap anggota memiliki hasrat serupa dalam mewujudkannya. Tetapi bagaimana dengan kelompok usaha yang terdiri dari banyak unsur, ditambah model tersebut belum pernah ada di wilayah proyek dampingan?
Berdasarkan data KPU terdapat kurang lebih 1,1 juta difabel yang terdaftar sebagai pemilih. Faktanya, diproyeksikan ada 37 juta difabel yang seharusnya masuk dalam pemilih difabel. Dan banyak dari mereka tidak terdaftar sebagai pemilih difabel, sehingga terdapat potensi TPS-TPS tidak aksesibel dan yang paling buruk difabel tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Terlebih difabel psikososial didalam panti rehabilitasi. Banyak dari mereka yang tidak mendapatkan hak suaranya dalam pesta demokrasi. Lalu pesta demokrasi ini untuk siapa? Apakah difabel benar-benar akan ikut merayakannya? Yuk, tonton Eps. 03 Podcast PRY melalui rubrik barunya yaitu TOA PRY (Tongkrongan Advokasi) yang akan banyak bicara tentang PEMILU Tahun 2024 kali ini!
