• Sejauh mana pemenuhan alat bantu dan strateginya didorong dan diterapkan di tingkat Daerah hingga Nasional? Lalu, apa saja yang bisa dipelajari dari layanan pemenuhan alat bantu di Daerah? Sudahkah Menjangkau Semua Pihak? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pembahasan dalam Workshop Nasional Percepatan Pemenuhan Alat Bantu di Indonesia dan Pembelajaran Layanan Pemenuhan Alat Bantu Provinsi Bali. –

Pemenuhan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia di Indonesia membutuhkan strategi yang harus dikelola secara matang dan didorong dengan baik, mulai dari tingkat lokal hingga di tingkat nasional. Tentunya dalam mewujudkan capaian tersebut, perlu untuk membangun komitmen bersama dengan berkaca kepada capaian, permasalahan serta tantangan, dan juga peluang yang ada. Tentu saja, hal ini perlu dilakukan supaya kebijakan yang dibuat sungguh berpihak kepada program pemenuhan alat bantu. Terlebih, pemenuhan alat bantu ini menjadi tanggung jawab bersama dan bersifat lintas sektoral supaya kesesuaian, keterjangkauan, dan kualitas alat bantu tersebut dapat terjaga dengan baik.

Sebagai bentuk aksi nyata, Pusat Rehabilitasi YAKKUM beserta UCP Roda Untuk Kemanusiaan Indonesia (UCPRUK) menyelenggarakan Workshop Nasional Percepatan Pemenuhan Alat Bantu di Indonesia dan Pembelajaran Layanan Pemenuhan Alat Bantu Provinsi Bali pada hari Rabu, 24 Januari 2024 di Hotel Harris Denpasar. Sebagai informasi, Workshop ini merupakan bagian dari Program dari Pusat Rehabilitasi YAKKUM yang bekerjasama dengan HelpAge International dan didukung oleh UNOPS untuk meningkatkan sistem dan kebijakan untuk memperkuat akses teknologi alat bantu bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia di Indonesia. Workshop ini bertujuan untuk mengangkat model pemenuhan alat bantu melalui terbentuknya Kelompok Kerja Pemenuhan Alat Bantu di Kabupaten Purworejo dan pengalaman baik kolaborasi berbagai pihak dengan Pemerintah Provinsi Bali.

M. Aditya Setiawan, Kepala Bagian Program Rehabilitasi Holistik Pusat Rehabilitasi YAKKUM menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi sarana untuk menunjukkan pengalaman baik kerja-kerja multipihak untuk meminimalisir gap yang masih sering muncul antara kebijakan yang sudah dibangun dengan sangat baik di tingkat nasional dan pelaksanaannya di tingkat lokal.

Workshop ini diikuti oleh 60 Peserta yang merupakan perwakilan dari Kementerian terkait, Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Provinsi Bali, Komisi Nasional Disabilitas, Organisasi Penyandang Disabilitas, dan Organisasi Masyarakat Sipil. Rangkaian acara ini berjalan beriringan dengan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) yang didalamnya juga merencanakan strategi pemenuhan alat bantu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019.

I Nyoman Gede Anom M. Kes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang hadir untuk mewakili PJ Gubernur Bali menjelaskan bahwa, “Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini menunjukkan eksistensi kelompok penyandang disabilitas sendiri dalam memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki kebijakan terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang telah menjadi kerja-kerja multipihak terutama dengan terbentuknya Gugus Tugas Provinsi Bali. Melalui kegiatan ini saya  juga mengajak penyandang disabilitas yang telah tergabung dalam gugus tugas  untuk dapat merangkul lebih banyak orang sehingga upaya untuk pemenuhan hak dapat disuarakan secara lebih kuat”.

dr. Astuti yang hadir untuk mewakili Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menekankan bahwa Kolaborasi dan sinergi sangat penting. Kemenkes terus berbenah untuk mewujudkan layanan kesehatan dari layanan primer sampai dengan rujukan dapat menjadi layanan yang inklusif.

Direktur Annika Linden Center, Mahomeda Arifin, juga menyatakan bahwa kolaborasi multi pihak menjadi unsur yang sangat penting selain juga untuk melihat dan mengutamakan kebutuhan dan kondisi penyandang disabilitas sendiri.

Selama Workshop berlangsung, Workshop berfokus untuk mengangkat pengalaman baik dari adanya model kolaboratif yang sudah terbangun di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya Kabupaten Purworejo dan juga di Provinsi Bali. Workshop tersebut telah menghasilkan beberapa rekomendasi di masing-masing tingkatan, baik Kabupaten, Provinsi, maupun di tingkat Nasional. Rekomendasi yang penting salah satunya adalah Penyusunan Peta Jalan Pemenuhan Alat Bantu di Tingkat Provinsi. Workshop ini menjadi arena penting  dalam membangun jejaring dengan semua pihak agar perjuangan dalam pemenuhan alat bantu di Indonesia ini menjadi salah satu prioritas dan komitmen dari Pemerintah Republik Indonesia dalam memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Roos Diana Iskandar sebagai Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam closing statementnya menekankan bahwa, “Pemerintah memiliki komitmen untuk memenuhi kebutuhan disabilitas dan sudah dituangkan dalam kebijakan di tingkat nasional. tanggung jawab kita bersama untuk melakukan kolaborasi pentahelix dan adanya peta jalan jangka panjang yang dilengkapi dengan data akurat penyandang disabilitas untuk dapat melihat kebutuhan aktual”.

Workshop Nasional ini dihadiri oleh peserta yang berasal dari beberapa lembaga diantaranya: 

1. Gugus Tugas Alat Bantu Disabilitas Bali
2. Puspadi Bali
3. Yayasan Peduli Kemanusiaan (YPK) Bali
4. Paguyuban Adiyuswo Klasis GKJ Purworejo
5. Dinas Sosial Jawa Tengah
6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  Purworejo
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Bali
8. Yayasan Bhakti Senang Hati (YBSH) Bali
9. Dnetwork
10. YPAC Bali
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali
12. BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Bali
13. Yayasan Bunga Bali
14. YCMU
15. Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) Bali
16. Dinas Sosial Kota Denpasar
17. Yayasan Peduli Kemanusiaan (YPK) Bali, 
18. Annika Linden Centre
19. NPK Bali
20. NusaBali
21. Bumi Setara
22. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali
23. UCP Roda Untuk Kemanusiaan Indonesia
24. Sentra Mahatmya Bali
25. De Legong Anak Bangsa