Pusat Rehabilitasi YAKKUM didirikan pada tanggal 16 November 1982 dengan nama Proyek Rehabilitasi Bethesda atas prakarsa dari Colin McLennan dari Selandia Baru. Proyek ini didirikan untuk menolong penyandang disabilitas fisik yang ada di Indonesia dengan dukungan dana dari Persekutuan Gereja Presbyterian & Methodist di Selandia Baru.
Pendirian lembaga ini atas persetujuan Sidang Dewan Gereja Indonesia di Tomohan Sulawesi Utara. Pada awalnya, lembaga ini bernama Proyek Rehabilitasi Bethesda yang kemudian diampu langsung implementasinya oleh Rumah Sakit Bethesda. Dengan bantuan dana dari EZE pada tahun 1987 lembaga ini berhasil membangun gedung di Jl. Kaliurang Km.13,5, Besi, Yogyakarta diatas tanah seluas 9000 meter persegi. Dan pada tahun 1991 berganti nama dari Proyek Rehabilitasi Bethesda menjadi Pusat Rehabilitasi YAKKUM.
Program yang dikembangkan pada periode 1982-1994 lebih banyak membantu anak dan remaja penyandang disabiltas fisik agar mereka dapat mandiri secara fisik dan ekonomi. Pada waktu itu, kegiatan yang dilakukan masih sebatas rehabilitasi fisik dengan operasi, pelayanan klinik, fisioterapi, pendidikan, pemberian alat bantu dan kursus ketrampilan.
Pada periode 1996-2004 mulai ada perkembangan program okupasi terapi dan psikososial, sebagai bentuk jawaban terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Kemudian pada tahun 2007, selain masih mengimplementasikan program yang sudah ada, Pusat Rehabilitasi YAKKUM juga mulai banyak terjun ke program Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM). Program RBM ini lebih banyak dilakukan langsung di masyarakat sebagai bentuk edukasi terhadap masyarakat untuk dapat menciptakan rehabilitasi mandiri yang bersumberdaya masyarakat. Sejalan dengan program tersebut, Pusat Rehabiliatsi YAKKUM juga membangun sebuah program livelihood untuk penyandnag disabilitas sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan ekonomi penyandang disabilitas.
Pada tahun 2011, Pusat Rehabilitas YAKKUM juga mulai mengembangkan Program Pengurangan Resiko Bencana Inklusif. Program ini merupakan program edukasi kepada masyarakat serta penyandang disabilitas di dalamnya dalam mengurangi resiko bencana sekaligus sebagai ranah advokasi penyandang disabilitas untuk bisa ikut memiliki peran di dalam masyarakat. Kesemua perkembangan yang terjadi tersebut tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari pihak pemerintah, non-pemerintah serta masyarakat sendiri.
Elin adalah seorang perempuan dengan disabilitas psikososial dari salah satu desa di Nusa Tenggara Timur. Setelah mengikuti berbagai pelatihan dan pendampingan, ia kini bekerja di sebuah salon kecantikan di Kota Tambolaka. Pekerjaan ini tidak hanya memberinya penghasilan dan harapan baru, tetapi juga membantu menghapus stigma bahwa penyandang disabilitas psikososial dapat berdaya dan berkontribusi dalam masyarakat.
Di sebuah pesantren di sudut kota Bantul Yogyakarta, ada seorang remaja bernama Muhammad Mulham Sobri. Bagi teman-temannya, ia anak yang periang, penuh semangat, dan tak pernah absen mengikuti kegiatan apa pun. Tapi siapa sangka, di balik senyumnya yang hangat, Sobri menyimpan perjalanan hidup yang penuh tantangan sejak lahir. Sobri terlahir dengan kondisi kelainan pada kaki kirinya (congenital limb deficiency). Sejak kecil, ia harus menerima kenyataan bahwa ia berbeda. Saat anak-anak lain berlarian tanpa beban, Sobri kecil berjalan dengan kruk kayu buatan tangan sang Ayah, sebuah karya sederhana penuh cinta yang menemaninya berkeliling desa. Ketika usianya menginjak 9 tahun, segalanya mulai berubah. ALTSO (A Leg To Stand On) hadir dalam hidupnya dan memberikannya kaki palsu pertama yang benar-benar bisa ia gunakan. Sebelumnya, ia sempat mendapat kaki palsu konvensional saat masih TK, tapi ketakutan dan ketidaknyamanan membuatnya tak mampu memakainya. Kali ini berbeda. Kali ini, kaki palsu itu menjadi jembatan antara Sobri dan dunia yang lebih luas.
Di masyarakat, kader biasanya merujuk pada seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang secara sukarela aktif membantu menjalankan program-program pemerintah atau organisasi di tingkat desa. Dalam pemberdayaan terhadap masyarakat, istilah "kader" sering sekali identik dengan label sosial perempuan. Masyarakat sering kali memandang perempuan sebagai sosok yang lebih lembut, penuh kasih, dan lebih cocok menjalankan peran sosial dalam organisasi. Hal ini menjadi stigma yang membatasi peran perempuan dalam organisasi hanya sebagai pelaksana tugas atau bahkan sebagai simbol kehadiran yang âÂÂÂÂlembutâ dan âÂÂÂÂpendukungâÂÂÂÂ. Padahal, peran kader dalam sebuah organisasi sangat luas dan bisa dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin.
"Saya harap para perempuan yang berjuang untuk kesehatan jiwa agar tetap bisa tersenyum, sabar, dan telaten selama mendampingi Orang dengan Disabilitas Psikososial (ODDP). Jangan takut untuk berbuat kebaikan dengan melakukan kegiatan positif. Tujuan kita mendampingi dan menolong ODDP adalah agar mereka menjadi lebih baik dan ini pasti banyak yang mendukung. Ini adalah motivasi untuk semua perempuan yang berjuang di isu kesehatan jiwa."ÂÂ
